<p><strong><em>&ldquo;</em></strong> <strong><em>Mengenal Dekat Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Bermasyarakat Sebagai Pendukung Kuliah Kerja Nyata Guna Percepatan Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi di Kabupaten Semarang</em></strong><strong><em>&rdquo;</em></strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Salah satu langkah tegas Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan mobilitas masyarakat dengan target 50% sekaligus mengendalikan laju penularan Covid-19 yang sangat tinggi (detik.com, 6 Juli 2021) dengan di keluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali yang merupakan dasar hukum bagi pihak terkait sebagai penegak hukum dalam melaksanakan PPKM Darurat Jawa dan Bali. Evaluasi sementara pelaksanaan PPKM Darurat Jawa dan Bali sesuai Instruksi Mendagri tersebut pada hari pertama kerja pada tanggal 6 Juli 2021 telah ditemukan beberapa pelanggaran aturan PPKM Darurat Jawa dan Bali, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan yang masih tidak mengizinkan karyawannya untuk bekerja di rumah.</p>

<p>Selanjutnya Pada tanggal 26 Juli 2021 terdapat pengumuman perpanjangan PPKM. Keputusan PPKM perpanjangan ini dibuat setelah melihat adanya kenaikan kasus positif Covid-19. Dalam kebijakan PPKM perpanjangan, pemerintah memutuskan bahwa PPKM diperpanjang sampai tanggal 2 Agustus 2021. &quot;Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial&rdquo; untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Pertimbangan asepek kesehatan dan dimanika sosial tersebut seusai dengan tema pada Kuliah Kerja Nyata Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang maka dengan Hal tersebut kami prodi hukum bermaksud untuk membuat webinar yang berjudul &ldquo;<strong><em>Mengenal Dekat Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Bermasyarakat Sebagai Pendukung Kuliah Kerja Nyata Guna Percepatan Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi di Kabupaten Semarang</em></strong></p>